Penulis: Liza Dwi Eftiza Khairunniza, S.Pd., M.Pd
Kabar Regional, Jakarta – Pada 25 November 2026 mendatang, Indonesia akan memperingati Hari Guru Nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan Bulan Guru Nasional 2026 dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada guru akan ramai di sekolah, kantor pemerintahan, dan media sosial. Namun, di balik perayaan itu, ada pertanyaan lama yang belum juga terjawab: sudahkah guru kita hidup layak?
Data menunjukkan jawabannya belum. Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bersama Dompet Dhuafa pada 2024 mencatat lebih dari 74 persen guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Sekitar 20,5 persen di antaranya bahkan hanya menerima di bawah Rp500 ribu. Pemerintah memang menaikkan insentif guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026. Akan tetapi, angka itu setara sekitar Rp13 ribu per hari, jauh dari kata cukup.
Skema baru pun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Pada Februari 2026, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melaporkan masih ada guru berstatus PPPK paruh waktu yang hanya bergaji Rp139 ribu per bulan, seperti yang ditemukan di Dompu. Pada Juni 2026, publik juga dibuat terenyuh oleh kisah seorang guru honorer yang berhenti mengajar setelah 40 tahun mengabdi, dengan gaji terakhir sekitar Rp414 ribu. Sementara itu, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 hanya menjamin guru honorer di sekolah negeri tetap mengajar dan digaji pemerintah daerah hingga Desember 2026. Setelah itu, nasib mereka belum pasti.
Padahal, sekolah kita sangat bergantung pada guru honorer. Perhitungan Katadata menunjukkan, rata-rata terdapat dua sampai tiga guru honorer di setiap sekolah negeri di 38 provinsi pada tahun ajaran 2025/2026. Artinya, banyak kelas yang setiap hari diajar oleh guru dengan penghasilan dan status yang belum pasti. Ini bukan persoalan segelintir orang, melainkan persoalan yang menyentuh jutaan peserta didik di seluruh Indonesia.
Sebagai dosen di program studi kependidikan, saya mendidik mahasiswa yang kelak akan menjadi guru. Saya melihat semangat mereka untuk mengajar, tetapi saya juga tahu kenyataan yang menunggu mereka setelah lulus.
Sekolah bukan sekadar tempat untuk mendapatkan ijazah. Lebih dari itu, sekolah adalah wadah untuk mencetak generasi yang lebih baik. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semuanya memiliki peran yang sama penting, yaitu membentuk generasi penerus bangsa. Di setiap jenjang itu, gurulah yang berdiri paling depan. Merekalah yang setiap hari menanamkan pengetahuan, membentuk karakter, dan menjadi teladan bagi peserta didik.
Masalahnya, tugas sebesar itu belum diimbangi dengan kesejahteraan yang layak. Di sinilah letak bahayanya. Jika dibiarkan terlalu lama, bisa muncul prinsip baru di kalangan pendidik: karena gaji seadanya, mengajar pun seadanya. Prinsip ini memang tidak pernah diucapkan secara terang-terangan, tetapi bisa tumbuh diam-diam dari rasa lelah dan kecewa. Guru yang harus mencari penghasilan tambahan di luar sekolah tentu tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk menyiapkan pembelajaran dengan baik. Pada akhirnya, peserta didiklah yang menanggung akibatnya, dan kualitas pendidikan kita sulit beranjak naik.
Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa mengajar adalah panggilan jiwa, sehingga guru sejati tidak semestinya menghitung-hitung imbalan. Pandangan ini ada benarnya. Mengajar dengan sepenuh hati memang bukan hanya soal uang, melainkan juga soal dampak bagi masa depan. Akan tetapi, keikhlasan guru tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan mereka hidup kekurangan. Guru juga memiliki keluarga yang harus dihidupi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Menghargai pengabdian guru berarti memastikan mereka dapat mengajar tanpa terus-menerus memikirkan cara bertahan hidup.
Karena itu, perjuangan untuk menyejahterakan guru harus terus disuarakan, sambil tetap menanamkan bahwa mengajar dengan sepenuh hati adalah bagian dari tanggung jawab profesi. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Kesejahteraan menjaga guru tetap bertahan, sedangkan ketulusan menjaga kualitas pengajarannya.
Setidaknya ada tiga langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, standar penghasilan minimum bagi guru non-ASN. Buruh pabrik memiliki perlindungan upah minimum, tetapi guru honorer belum memilikinya. Tanpa batas bawah yang jelas, penghasilan guru akan terus bergantung pada kemampuan sekolah atau daerah masing-masing.
Kedua, kepastian status setelah Desember 2026. Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp23 triliun pada 2027 untuk mengalihkan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya perlu dikawal agar benar-benar menjangkau guru di daerah, termasuk mereka yang mengajar di sekolah swasta dan madrasah.
Ketiga, dukungan untuk terus berkembang. Kesejahteraan tidak hanya soal gaji, tetapi juga soal kesempatan belajar, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja yang menghargai. Kepala sekolah, yayasan, dan dinas pendidikan dapat berperan dengan memberi ruang bagi guru untuk mengikuti pelatihan, berbagi praktik baik, dan mendapat pengakuan atas kerja kerasnya.
Hari Guru Nasional seharusnya tidak berhenti pada ucapan terima kasih dan seremoni tahunan. Penghargaan kepada guru perlu diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Jika kita berhasil mencetak generasi yang jauh lebih baik, Indonesia akan semakin mudah untuk maju, baik dari segi kualitas pendidikannya maupun dari kualitas para pengajarnya. Dan generasi yang lebih baik hanya bisa lahir dari guru yang dihargai, bukan guru yang terpaksa mengajar seadanya.
Liza Dwi Eftiza Khairunniza, Dosen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar; kandidat doktor Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia



